Pernyataan Sikap ‘BASSRA’ Tentang Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Spg.zonainvestigasi.com – Terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh pemerintah dan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 05 Oktober 2020.
Akibat ditetapkannya undang-undang tersebut menimbulkan polemik serta konflik dari semua kalangan masyarakat khususnya kaum buruh Indonesia bahkan mereka melakukan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis.

Untuk meredam situasi yang semakin memanas serta meluas, maka pada hari Selasa (13/10/2020) bertempat di Ponpes Assirajiyah Jalan Pemuda Sampang para Ulama’/Kyai Pengasuh Pondok Pesantren Pesantren se Madura yang tergabung dalam BASSRA (Badan Silaturrahmi Ulama’ Pesantren Madura) mengadakan pertemuan untuk membahas sekaligus pernyataan sikap penolakan undang-undang omnibus law (cipta kerja).

Setelah melakukan pembahasan, KH. Nuruddin Abdurrahman selaku juru bicara BASSRA yang mewakili sekitar 30 Kyai yang hadir menyatakan bahwa setelah mencermati hukum, sosial politik atas ditetapkannya undang-undang cipta kerja, selanjutnya BASSRA melakukan kajian secara mendalam dan konperesif terhadap isi di undang-undang tersebut.

“Maka kami para Kyai yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama’ Pesantren Madura menyatakan sikap secara tegas yaitu, satu, menolak undang-undang omnibus law cipta kerja dengan alasan sebagaimana dalam surat kami kepada presiden Republik Indonesia”, Ujarnya.

“Kedua, Kami meminta kepada presiden untuk merubah undang-undang dengan Perpu sebagai pengganti pengganti omnibus law tersebut”, Ucap sekretaris BASSRA itu.

Selanjutnya, KH. Ali Rachbini dalam wawancaranya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khisusnya warga Madura untuk selalu tenang dan bersikap dewasa dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi bersama.

“Kita harus tetap tenang dalam artian supaya terus mewaspadai perkembangan yang ada, baik setuju maupun tidak setuju, akan tetapi sesuai dengan koridor yang diatur oleh negara kita, yaitu jangan sampai anarkhis dan merugikan orang lain.
Marilah penolakan ini kita tempuh serta lakukan secara legal sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila”, Katanya.

“Adapun point-point penting yang sangat ditolak oleh BASSRA itu didalamnya ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya karena didahulukan menolak makzadat daripada harus mendatangkan kemaslahatan”, Ungkapnya.

Kemudian KH. Ali Rachbini yang merupakan ketua MUI Kab. Pamekasan itu menambahkan, “Alasan para Ulama’ atau BASSRA menolak dikarenakan undang-undang itu terkesan melecehkan para buruh atau tenaga kerja dan sebagainya, bahkan seakan-akan pengusahanya sendiri yang lebih diuntungkan oleh pemerintah, sehingga kami mempunyai kepentingan untuk membela rakyat kecil untuk lebih diberdayakan”, Imbuhnya.

“Jika surat pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah baik itu eksekutif maupun legislatif, maka para ulama’ tidak akan bertanggungjawab apabila terjadi atau timbul gejolak di masyarakat golongan bawah”, Tegasnya.

“Jadi kami berharap khususnya masyarakat Madura dan warga Indonesia pada umumnya, agar selalu terus mencermati serta mengamati peristiwa-peristiwa tersebut melalui koridor-koridor dan memperhatikan rambu-rambu sesuai peraturan hukum yang ada.
Silahkan menolak, tapi jangan sampai melakukan tindakan anarkhis yang bisa merugikan kita semua, karena aparatur pemerintah khususnya TNI/Polri itu bersama-sama rakyat untuk menjaga stabilitas NKRI.
Kami juga berharap semoga seruan dari BASSRA ini mendapat perhatian dan pemerintah mengkaji dengan sebaik-baiknya”, Pungkasnya.
#(is-one)#

Author: Redaksi ZI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *