Soal Laporan Aduan Kumala Terkait Tindakan Amoral Oknum Plt Ketua DPRD Lebak, Ketua BK Beri Penjelasan

Zonainvestigasi.com Lebak Banten- Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Cabang Rangkasbitung mengaku telah memberikan surat pelaporan aduan terkait tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum Plt Ketua DPRD Lebak kepada Sekertaris Dewan agar ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD, usai menggelar Aksi UNRAS di depan kantor DPRD Lebak, Rabu, (7/10/2020).

Mereka meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaten Lebak serius tangani tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum Plt Ketua DPRD Lebak berinisial UM yang telah mencoreng nama baik DPRD, Pemerintah juga masyarakat Lebak.

“Saya minta Ketua BK DPRD Lebak serius tanggapi laporan aduan yang kami berikan pada Sekertaris Dewan. Jika tidak segera di selesaikan, tentu dugaan kami akan melebar, dan itu akan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Dan kami kira BK di DPRD Lebak tentu harus sesuai dengan tupoksinya,”tegas Ketua KUMALA Perwakilan Cabang Rangkasbitung, Reza Yayang Firdaus.

Ia juga mengatakan bahwa kasus amoral atau tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum Plt Ketua DPRD Lebak, yang di gerebeg oleh warga saat sedang berduaan dirumah seorang janda berinisal BW, di Perumahan Royal Garden, Kampung Cileuweung, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Banten beberapa waktu lalu, itu dinilai telah merusak moral dan ahlak selaku wakil Rakyat.

“Kami jelas sangat menyayangkan perlakuan dan sikap yang tidak terpuji tersebut. Bagaimana bisa Plt Ketua DPRD Lebak yang terhormat, wakil rakyat yang terhormat memiliki moral seperti itu,” tandasnya.

Selain itu dalam tuntutanya tersebut, Kumala juga meminta partai Demokrat segera menindak tegas memberhentikan serta mengeluarkan UM dari partai politiknya.

“Kami rasa sudah seharusnya partai Demokrat mengeluarkan oknum UM dari partai. Karena sudah jelas oknum telah melanggar etika dan estetika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sesuai dengan amanat UU nomor 28 Tahun 2008 tentang partai politik dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) agar memberhentikan oknum UM secara tidak hormat,” tuntasnya.

Sementara Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lebak. H. Hasan Gaos mengatakan, bahwa laporan aduan yang diberikan mahasiswa Kumala terkait persoalan Plt ketua DPRD Lebak, itu akan dibahas setelah ada disposisi pimpinan.

“Insya allah akan kami bahas setelah ada disposisi pimpinan, karena harusnya surat tersebut di tujukan ke pimpinan dewan dan tembusanya ke BK. Namun, apabila dalam 1 minggu tidak di disposisi ke BK maka BK bisa langsung bekerja,” ujarnya.

(Fik).

Author: Redaksi ZI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *