Disorot Publik! Polemik KDMP Meledak, MCS Desak DPRD Sampang Panggil Kodim 0828/Sampang dan Bongkar Dugaan Ketimpangan Anggaran
Sampang (zonainvestigasi.com) – Polemik Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sampang kini memasuki babak panas.
Dugaan ketimpangan anggaran miliaran rupiah, tekanan terhadap kepala desa hingga persoalan legalitas pembangunan menyeret nama Kodim 0828/Sampang ke pusaran sorotan publik.
Gelombang kritik memuncak saat Media Center Sampang (MCS) menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Sampang, Senin (25/05/2026).
Namun ironis, di tengah isu besar yang menyangkut uang negara dan nasib desa, hanya tiga dari sembilan anggota Komisi I yang hadir, yakni Mohammad Salim, Jauhari dan H. Muji.
Dalam forum itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang, Jauhari, membongkar dugaan adanya selisih anggaran fantastis dalam proyek KDMP yang nilainya dinilai tidak masuk akal.
“Pagu anggaran pembangunan KDMP mencapai sekitar Rp1,658 miliar.
Tetapi fakta di lapangan, dana yang diterima pelaksana hanya berkisar Rp450 juta sampai Rp800 juta,” tegas Jauhari.
Pernyataan tersebut langsung memantik tanda tanya besar.
Publik kini mempertanyakan ke mana mengalirnya sisa anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah dalam program yang dikawal berbagai pihak tersebut.
Program yang disebut sebagai bagian dari kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto itu kini justru dituding menyisakan banyak persoalan di bawah.
Mulai dari dugaan tekanan terhadap kepala desa, hingga ancaman penggunaan Dana Desa (DD) untuk menutup biaya operasional program.
Tak hanya itu, pembangunan fisik KDMP di sejumlah titik juga disebut berjalan tanpa kesiapan matang.
Dugaan belum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG/IMB), lemahnya kesiapan SDM pengelola hingga pola kebijakan top-down disebut menjadi bom waktu yang dapat menyeret aparatur desa ke persoalan hukum.
Ketua MCS, Fathor Rahman atau yang akrab disapa Mamang, menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami mendesak DPRD jangan tutup mata. Program ini jangan sampai seolah kebal hukum.
Kepala desa jangan dijadikan tameng jika nantinya muncul persoalan hukum,” tegas Mamang dengan nada keras.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program KDMP di lapangan.
MCS menilai DPRD harus segera bertindak sebelum polemik semakin meluas dan memicu keresahan di tingkat desa.
Menanggapi tekanan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sampang, Mohammad Salim, memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah resmi dengan memanggil pihak-pihak terkait.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk merekomendasikan hearing resmi terhadap Kodim 0828/Sampang, Asisten I Pemkab Sampang dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Rencana pemanggilan terhadap Kodim 0828/Sampang dinilai menjadi momentum penting untuk membuka dugaan carut-marut pengelolaan anggaran KDMP sekaligus menjawab keresahan para kepala desa yang disebut berada dalam tekanan.
Kini publik menunggu, apakah DPRD Sampang benar-benar berani membongkar dugaan sengkarut program KDMP atau justru polemik ini akan kembali menguap tanpa kejelasan.
( Reporter Is – one )
