PAMEKASAN, Zonainvestigasi.com – Pamekasan memanas. Ribuan warga Madura turun ke jalan, bukan sekadar menyambut, tetapi membentuk “barikade sosial” untuk H. Khairul Umam alias Haji Her—sosok yang kini tengah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di sepanjang Jalan Raya Trasak, Blumbungan hingga Gudang Bawang Mas Group, massa memadati ruang publik.
Spanduk, poster, hingga teriakan dukungan menggema, membentuk tekanan terbuka yang sulit diabaikan.
Fenomena ini bukan sekadar penyambutan. Ini adalah demonstrasi kekuatan—pesan keras dari akar rumput bahwa Haji Her bukan figur biasa di Madura.
“Haji Her harga mati!” teriak massa, mengunci narasi bahwa dukungan terhadapnya telah menjelma menjadi solidaritas kolektif.
Dukungan ini muncul beriringan dengan langkah KPK yang memanggil Haji Her dalam pusaran dugaan kasus.
Namun di lapangan, realitas berbicara lain—dukungan massif justru membangun opini tandingan, bahkan berpotensi menjadi tekanan psikologis terhadap proses hukum.
Perwakilan petani tembakau, H. Abdul Rahim, secara tegas menyiratkan adanya garis batas yang tidak boleh dilanggar.
“Kalau hukum tidak berpihak pada keadilan, kami yang akan bersuara.
Jangan anggap suara petani ini kecil,” tegasnya.
Dari kalangan ulama, KH. Abdurrahman turut menguatkan legitimasi sosial Haji Her.
“Beliau bukan hanya tokoh, tapi bagian dari masyarakat yang selama ini membantu umat.
Tuduhan itu harus dibuktikan, bukan digiring opini,” ujarnya.
Gelombang massa dari Bangkalan, Sampang, hingga Pamekasan menunjukkan satu hal: jejaring sosial dan pengaruh Haji Her mengakar kuat.
Ini bukan sekadar dukungan spontan, melainkan indikasi kekuatan basis yang terbangun lama.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan krusial—mampukah proses hukum berjalan steril dari tekanan publik, ketika kekuatan massa secara terbuka menunjukkan keberpihakan?
Haji Her sendiri memilih nada lebih terukur.
“Saya hormati proses hukum dan akan memenuhi panggilan KPK,” ujarnya.
Namun di balik itu, pesan politik-sosial tetap disampaikan.
“Saya tidak akan meninggalkan rakyat Madura. Saya akan tetap bersama mereka dalam kondisi apa pun,” tegasnya.
Kondisi ini menempatkan KPK pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, penegakan hukum harus berjalan independen.
Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan adanya tekanan sosial yang nyata dan terorganisir.
Apakah ini murni solidaritas, atau justru bentuk perlawanan terhadap proses hukum? Pertanyaan ini kini mengemuka, seiring menguatnya gelombang dukungan yang terus membesar.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Pamekasan masih kondusif.
Namun suhu sosial terasa meningkat—dan semua mata kini tertuju pada langkah KPK selanjutnya.
(reporter: Rina)