Dugaan TPKS Belum Temui Ujung, Korban Situbondo Menjerit: Sampai Kapan Keadilan Ditunda?

Dugaan TPKS Belum Temui Ujung, Korban Situbondo Menjerit: Sampai Kapan Keadilan Ditunda?

ZONAINVESTIGASI.COM | SURABAYA – Hampir tiga tahun berlalu sejak dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilaporkan seorang perempuan asal Situbondo bergulir senin 8 juni 2026.

Namun hingga kini, kepastian hukum yang diharapkan korban masih belum kunjung terlihat. Di tengah panjangnya proses yang berjalan, korban kini kembali menggantungkan harapan pada hasil gelar perkara khusus yang digelar di Polda Jawa Timur.

Bagi korban, perjuangan mencari keadilan bukan hanya soal menempuh jalur hukum, tetapi juga bertarung dengan trauma dan ketidakpastian yang terus membayangi selama bertahun-tahun.

Berbagai tahapan proses telah dijalani, mulai dari pelaporan, pemeriksaan hingga penyampaian keterangan dan bukti.

Namun, kasus tersebut dinilai masih belum menunjukkan titik akhir yang jelas.

“Kami hanya ingin ada kepastian hukum.

Sudah hampir tiga tahun menunggu, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan yang benar-benar menjawab harapan korban,” ungkap sumber yang mendampingi korban.

Gelar perkara khusus yang dilaksanakan di lingkungan Polda Jawa Timur menjadi momentum penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terhadap penanganan perkara.

Forum tersebut diharapkan dapat mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi tanda tanya sekaligus menentukan langkah hukum selanjutnya secara transparan dan profesional.

Kasus ini kembali menyita perhatian publik karena menyangkut hak korban untuk memperoleh perlindungan serta akses terhadap keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TPKS.

Sejumlah pemerhati hukum menilai, lambannya penyelesaian perkara berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan.

Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan perkara secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Transparansi dan keberanian mengungkap fakta menjadi kunci agar keadilan tidak hanya menjadi harapan, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh korban.

Hampir tiga tahun menanti, korban kini hanya berharap satu hal: agar negara hadir melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Sebab, keadilan yang terlalu lama tertunda bukan hanya menyisakan luka, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

“Sampai kapan korban harus menunggu? Pertanyaan itulah yang kini menggema, menanti jawaban nyata dari proses hukum yang sedang berjalan.”

(Reporter Zaini )

Namun hingga kini, kepastian hukum yang diharapkan korban masih belum kunjung terlihat. Di tengah panjangnya proses yang berjalan, korban kini kembali menggantungkan harapan pada hasil gelar perkara khusus yang digelar di Polda Jawa Timur.

Bagi korban, perjuangan mencari keadilan bukan hanya soal menempuh jalur hukum, tetapi juga bertarung dengan trauma dan ketidakpastian yang terus membayangi selama bertahun-tahun.

Berbagai tahapan proses telah dijalani, mulai dari pelaporan, pemeriksaan hingga penyampaian keterangan dan bukti.

Namun, kasus tersebut dinilai masih belum menunjukkan titik akhir yang jelas.

“Kami hanya ingin ada kepastian hukum.

Sudah hampir tiga tahun menunggu, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan yang benar-benar menjawab harapan korban,” ungkap sumber yang mendampingi korban.

Gelar perkara khusus yang dilaksanakan di lingkungan Polda Jawa Timur menjadi momentum penting yang diharapkan mampu memberikan gambaran objektif terhadap penanganan perkara.

Forum tersebut diharapkan dapat mengurai berbagai persoalan yang selama ini menjadi tanda tanya sekaligus menentukan langkah hukum selanjutnya secara transparan dan profesional.

Kasus ini kembali menyita perhatian publik karena menyangkut hak korban untuk memperoleh perlindungan serta akses terhadap keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TPKS.

Sejumlah pemerhati hukum menilai, lambannya penyelesaian perkara berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan.

Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan perkara secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Transparansi dan keberanian mengungkap fakta menjadi kunci agar keadilan tidak hanya menjadi harapan, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh korban.

Hampir tiga tahun menanti, korban kini hanya berharap satu hal: agar negara hadir melalui penegakan hukum yang adil dan berpihak pada kebenaran.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Sebab, keadilan yang terlalu lama tertunda bukan hanya menyisakan luka, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

“Sampai kapan korban harus menunggu? Pertanyaan itulah yang kini menggema, menanti jawaban nyata dari proses hukum yang sedang berjalan.”

(Reporter Zaini )