Ramadan Jadi Sorotan: Bukber Pejabat Kabupaten Sidoarjo Dikritik Warga, Sekda Fenny Apridawati Akhirnya Minta Maaf
Sidoarjo zonainvestigasi.com Kegiatan buka puasa bersama (bukber) yang dihadiri puluhan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di sebuah tempat di Surabaya menuai sorotan publik.
Acara tersebut dinilai terlalu glamor dan tidak mencerminkan semangat kesederhanaan di bulan suci Ramadan.
Sorotan warga muncul setelah kegiatan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
Banyak masyarakat mempertanyakan alasan kegiatan buka puasa pejabat daerah digelar di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan puluhan pimpinan OPD.
Menanggapi kritik yang berkembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sejatinya hanya bertujuan mempererat silaturahmi antar pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami memohon maaf kepada masyarakat jika kegiatan tersebut menimbulkan persepsi kurang baik.
Tidak ada maksud untuk bermewah-mewahan, kegiatan itu hanya sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan di bulan Ramadan,” ujar Fenny Apridawati, Minggu (15/3/2026).
Namun demikian, kritik dari masyarakat tetap bermunculan. Sejumlah warga menilai pejabat publik seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat serta menjaga citra kesederhanaan, terutama di bulan Ramadan.
“Pejabat itu seharusnya memberi contoh hidup sederhana. Kalau bukber sampai terkesan mewah, tentu masyarakat akan bertanya-tanya,” ujar
Ahmad, salah seorang warga Kabupaten Sidoarjo.
Hal senada juga disampaikan warga lainnya. Menurut Siti, momentum Ramadan seharusnya lebih difokuskan pada kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.
“Lebih baik anggarannya dipakai untuk santunan warga kurang mampu atau kegiatan sosial.
Itu pasti lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Polemik kegiatan bukber pejabat ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan pejabat publik, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. ( Bayu )
