DPRD Pamekasan Bongkar LKPJ 2025: Ekonomi Tumbuh, Tapi Ketimpangan dan Ancaman Bencana Mengintai
Pamekasan — zonainvestigasi.com Rapat paripurna DPRD Pamekasan yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026), tak sekadar menjadi forum pemaparan capaian.
Di balik angka-angka “positif” yang disampaikan Bupati Kholilurrahman, tersimpan sejumlah persoalan serius yang belum terselesaikan.
Pemerintah daerah mengklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen. Angka kemiskinan juga disebut turun menjadi 12,77 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke angka 71,64.
Namun, sejumlah kalangan menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ketimpangan pendapatan, misalnya, masih menjadi persoalan laten.
Gini rasio berada di angka 0,337. Meski dikategorikan rendah, angka ini menunjukkan distribusi ekonomi yang belum merata dan berpotensi memicu kesenjangan sosial jika tidak ditangani serius.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir pihak.
Pemerintah harus memastikan pemerataan benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” tegas Bupati Kholilurrahman dalam rapat tersebut.
Sorotan tajam juga tertuju pada meningkatnya risiko bencana.
Indeks Risiko Bencana tahun 2025 mencapai 86,50—angka yang mengindikasikan tingginya kerentanan wilayah Pamekasan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas kebijakan mitigasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah.
Minimnya langkah antisipatif dinilai dapat memperbesar potensi kerugian, baik dari sisi ekonomi maupun keselamatan masyarakat.
Sejumlah anggota DPRD secara terbuka mengingatkan agar LKPJ tidak sekadar menjadi laporan normatif tanpa tindak lanjut konkret.
“Jangan sampai ini hanya menjadi laporan seremonial.
Banyak persoalan mendasar yang harus segera ditangani, terutama ketimpangan dan kesiapsiagaan bencana,” ujar salah satu anggota dewan.
Rapat paripurna ini pun menjadi cermin bahwa di balik klaim keberhasilan, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang menuntut keseriusan pemerintah daerah.
Tanpa langkah terobosan dan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat luas, capaian makro berpotensi hanya menjadi angka statistik yang jauh dari realitas keseharian warga.
(Rep: Rina)
