Hindari Audiensi FKP, di Duga KPU Kabupaten Sampang Ternak Tuyul Modern

Sampang.(zonainvestigasi.com) – Secara serentak pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai, hingga pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu mulai dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten dan Provinsi jatim sudah tuntas digelar. Begitu juga di Kabupaten Sampang.

Namun Pemilu yang digelar pada 14 februari 2024 lalu ternyata masih meninggalkan banyak polemik. Salah satunya ialah seperti maraknya dugaan pemotongan dana operasional pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga hampir terjadi di 2.726 TPS Se Kabupaten Sampang yang tersebar di 180 desa serta 6 kelurahan.

Dengan adanya dugaan tersebut, Forum Kajian Publik (FKP) melayangkan surat audiensi pada KPU Kabupaten Sampang per tanggal 5 Maret lalu dan sampai detik ini pihak KPU bungkam tidak ada tanggapan, sehingga diduga KPU Sampang ternak tuyul modern.

Menanggapi hal tersebut ketua FKP Sampang, Heru Susanto mengatakan praktek KKN pada pelaksanaan pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Sampang memang sering terjadi, dan dilakukan secara Terstruktur Sistimatis dan Masif (TSM) oleh oknum PPS namun modusnya saja yang berbeda-beda. Jum’at (08/03/2024)

“Saya nilai modusnya memang berbeda-beda serta nominal pemotongannyapun tidak sama dari yang seharusnya biaya anggaran operasional TPS yang diterima oleh KPPS sebesar Rp. 4.454.000 sesuai Surat Dinas KPU-RI Nomor : 664/PP.08.1-/SD/06/2024 perihal Penata Kelolaan Logistik dan Kebutuhan Anggaran di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum 2024 namun faktanya di lapangan khususnya di Kelurahan Banyuanyar tiap TPS hanya menerima Rp. 3.000.000 saja dari ketua PPS bahkan di kelurahan lain menurut informasi yang kami himpun di lapangan ada yang menerima hingga Rp. 2.500.000”, ungkapnya.

“Sementara itu modus yang dilakukan oleh PPS Kelurahan Banyuanyar adalah dengan memanfaatkan para anggota KPPS yang usianya rata-rata relatif masih muda  dengan diajak rapat koordinasi khusus ketua KPPS. Pada intinya rapat yang dipimpin oleh ketua PPS tersebut diarahkan pada pemufakatan jahat seperti mengusulkan partisipasi untuk pembuatan SPJ, stempel, partisipasi untuk Satgas, santunan untuk anak yatim sampai partisipasi untuk petugas kelurahan”,  tuturnya.

Selanjutnya Heru menuturkan bahwa sejak dirinya mencium aroma pemotongan, pihaknya sudah melakukan teguran langsung pada ketua PPS Kelurahan Banyuanyar namun tidak digubris, sehingga pihaknya melayangkan surat audiensi pada KPU Sampang per tanggal 5 Maret lalu dan sampai detik ini juga pihak KPU bungkam tidak ada tanggapan.

“Seharusnya pihak KPU itu lebih kooperatif menindaklanjuti surat audiensi yang dikirim pihaknya minimal ada konfirmasi lewat surat, jika akan ditunda maka pihaknya sudah mendatangi kantor KPU namun tidak satupun anggota KPU nampak batang hidungnya. Kalau seperti itu dugaan kami malah semakin kuat KPU lah pemilik tuyul modern ini. Bagaimana tidak PPS dan PPK kinerjanya kan dibawah naungan KPU Sampang”, tutur Ketua FKP itu.

Pihaknya masih berharap KPU Sampang untuk segera menuntaskan persoalan dugaan pemotongan anggaran operasional TPS dan memberikan sanksi tegas pada pelaku pemotongan agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan bersih dari KKN. Mengingat dugaan pemotongan anggaran TPS seringkali diberitakan diberbagai sudut media dan pihaknya akan terus konsisten mengawal persoalan tersebut sampai tuntas agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi di pemilu mendatang”, pungkasnya.

    #(M/is-one)#