PAMEKASAN – zonainvestigasi.com Skandal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan kian membesar.
Bukan lagi sekadar dugaan kelalaian, temuan susu berulat yang dikonsumsi siswa kini mengarah pada indikasi lebih serius:
adanya celah distribusi misterius hingga dugaan permainan anggaran di balik program tersebut.
Video viral yang memperlihatkan susu kemasan dengan masa kedaluwarsa hingga 2027 namun diduga terkontaminasi, menjadi pintu masuk terbongkarnya persoalan yang lebih dalam.
Bagaimana mungkin produk yang seharusnya layak konsumsi bisa lolos hingga ke tangan anak-anak sekolah?
Penelusuran awal mengarah pada sejumlah titik rawan dalam rantai MBG, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi di tingkat dapur.
Kepala Gudang Distributor susu OT Tanggo, Hendra, mengungkap kemungkinan adanya produk bermasalah yang tetap diloloskan.
“Kalau memang bocor, seharusnya tidak layak edar.
Tapi kalau tetap sampai ke siswa, berarti ada proses yang diloloskan,” ujarnya.
Pernyataan ini memunculkan dugaan kuat bahwa kontrol kualitas di tingkat dapur MBG tidak berjalan sebagaimana mestinya—atau bahkan sengaja diabaikan.
Lebih mencurigakan lagi, Hendra menyebut stok susu di gudangnya telah kosong sejak awal April.
Fakta ini memunculkan tanda tanya besar:
dari mana asal produk yang beredar dalam video tersebut?
Jika bukan dari jalur resmi, maka muncul dugaan adanya distribusi “siluman”
di luar mekanisme yang seharusnya.
Dalam konteks program pemerintah, kondisi ini sangat rawan disusupi praktik penyimpangan.
Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan, dalam program bantuan pangan, tekanan penyerapan anggaran kerap memicu praktik “yang penting tersalurkan”, tanpa memperhatikan kualitas barang.
Jika pola ini terjadi dalam MBG, maka potensi permainan anggaran tidak bisa lagi diabaikan.
“Yang terlihat sekarang mungkin hanya satu kasus.
Tapi bisa jadi ini puncak gunung es,” ungkap seorang tenaga pendidik di Pamekasan.
Catatan lain yang memperkuat dugaan masalah sistemik adalah kasus sebelumnya, di mana menu lele mentah sempat disajikan kepada siswa dalam program yang sama.
Rentetan kejadian ini memperlihatkan pola berulang yang sulit dianggap kebetulan.
Hingga Rabu (16/04/2026), Satgas MBG Kabupaten Pamekasan belum memberikan klarifikasi resmi.
Minimnya transparansi justru memperbesar kecurigaan publik.
Jika dugaan adanya distribusi ilegal dan permainan anggaran ini terbukti, maka persoalan MBG bukan lagi sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan sistemik yang berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus membahayakan kesehatan anak-anak.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat pengawas dan penegak hukum untuk mengusut tuntas rantai distribusi, mengaudit penggunaan anggaran, serta membuka secara terang siapa saja yang bertanggung jawab.
Tanpa itu, program yang seharusnya menjamin gizi justru berpotensi menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
(Reporter: Rina)